Detail Cantuman
Advanced Search
Text
Kajian Staf Ahli Menteri bidang hubungan antar lembaga: analisis kebijakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas tata kelola institusi sosial di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
penyelengaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti (i)kemiskinan (ii)ketelantaran (iii)kcacatan (iv)keterpencilan (v)ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku (vi)korban bencana (vii)dan korban tindak kekerasan ekploitasi dan diskriminas, agar terwujud tingkat kesejahteraan sosial setinggi-tingginyayang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsiaan sosial mereka baik dalam lingkungan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan masyarakat.melalui kemampuan keberfungsian sosial trsebut PMKS dapat mewujudkan kondisi kesejahteraan sosial sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta dukungan kebijakan pemerintahan dan peran aktif masyarakat. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Ketersediaan
231-12 | 361.763 | Perpustakaan Kementerian Sosial | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
361.763 IND k
|
Penerbit | Kementerian Sosial RI : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
45 hal.; 27 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
361.763
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain